RDP GABUNGAN KOMISI I, II DAN III DPRD POLMAN BAHAS PELANGGARAN RITEL MODERN DAN RENCANA PENINJAUAN LAPANGAN
20 Jan 2026 ASPIRASI
POLMAN, DPRD - Menyikapi Ritel Modern yang tidak mematuhi jam operasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi I, II & III bersama Lintas Kerjasama Antar Lembaga (Linkar), GMNI Polman dan KAMMI Mandar Raya Polman. Selasa, 20/01/2026.
Beberapa poin permasalahan yang ditemukan di lapangan, antara lain :
1. Jam operasional retail modern yang masih beroperasi hingga tengah malam, dimana seharusnya beroperasi pada pukul 10.00 hingga pukul 22.00 waktu setempat.
2. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan masyarakat, terbukti dari beberapa barang jualan kemasan plastik yang dibiarkan terkena paparan sinar matahari.
3. Penyewaan lahan pelataran toko bagi pelaku UMKM dengan tarif 500 hingga 700 ribu rupiah, yang dianggap melebihi batas wajar.
4. Tidak adanya tenaga keamanan, untuk menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen atau masyarakat saat bertransaksi.
5. Tidak tersedianya uang receh yang kerap dijadikan sebagai alasan untuk berdonasi yang tidak jelas kemana arah donasinya.
Hal tersebut disampaikan oleh Erwin selalu juru bicara Linkar pada forum RDP.
Sementara itu Koordinator Linkar, Rahman meminta agar pemerintah bisa mengambil sikap untuk menertibkan pelaku retail modern ini.
"Sudah sering kali kita bahas tapi kami lihat tidak ada perhatian dari pemerintah untuk menindaklanjuti masalah ini. Jadi kami minta kesediaan bapak/ibu untuk bersama-sama turun langsung memantau perilaku retail modern di Polman ini," Ungkapnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Hj. Agusnia Hasan Sulur menjelaskan bahwa setiap tindakan yang akan dilakukan oleh OPD harus sesuai dengan prosedur yang ada. Ia juga menegaskan akan melakukan diskusi internal dan kajian mendalam terhadap isu tersebut.
"Terkait isu retail modern ini, kami akan melakukan pengkajian mendalam terlebih dahulu. Baik dari segi regulasi hingga kondisi di lapangan seperti apa, karena kami juga masih baru dibidang ini" Lugasnya.
Agusnia mengaku bahwa pihak Disperindag Polman belum pernah melakukan teguran secara administrasi atau tertulis kepada pelaku retail modern sebagai salah satu prosedur awal, dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah terhadap retail modern yang tidak patuh terhadap aturan.
Ketua Komisi II, Amir menyatakan bahwa DPRD Polman siap turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku retail modern, mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh aliansi Linkar.
"Kita memang perlu melakukan peninjauan terhadap Pelanggaran-pelanggaran yang teman-teman Linkar temukan di lapangan, sehingga kita bisa menentukan sikap apa yang harus kita ambil untuk menyelesaikan masalah ini, " Ucap anggota DPRD Fraksi partai NasDem ini.
Dalam forum RDP tersebut diputuskan bahwa pihak DPRD Polman bersama aliansi Linkar, Disperindag dan OPD Terkait akan melakukan peninjauan secara langsung di beberapa retail modern, pada pekan mendatang.
(Penulis : Jusni Ansar - Pranata Humas Set-DPRD Polman)
Kegiatan Terbaru
RAPAT KERJA KOMISI II DPRD BERSAMA OPD MITRA KERJA...
POLMAN, DPRD - Komisi II DPRD Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan Rapat Kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra Kerja dalam rangka membahas Realisasi Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 (21/01/2026). Kegiatan ini berlangsung sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai perencanaan serta ketentuan yang berlaku.Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD menyampaikan paparan terkait capaian pelaksanaan program, serapan anggaran, serta berbagai hal yang menjadi perhatian selama Tahun Anggaran 2025. Selain itu, turut dipaparkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk kesinambungan pembangunan daerahMelalui kegiatan ini, Komisi II DPRD menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif demi mendorong optimalisasi kinerja perangkat daerah serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Polewali Mandar. (Humas SET-DPRD Polman)...
Selengkapnya...
RAPAT KERJA KOMISI III DPRD BERSAMA OPD MITRA KERJA...
POLMAN, DPRD - Komisi III DPRD Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan Rapat Kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra Kerja dalam rangka membahas Realisasi Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 (21/01/2026). Kegiatan ini berlangsung sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai perencanaan serta ketentuan yang berlaku.Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD menyampaikan paparan terkait capaian pelaksanaan program, serapan anggaran, serta berbagai hal yang menjadi perhatian selama Tahun Anggaran 2025. Selain itu, turut dipaparkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk kesinambungan pembangunan daerahMelalui kegiatan ini, Komisi III DPRD menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif demi mendorong optimalisasi kinerja perangkat daerah serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Polewali Mandar. (Humas SET-DPRD Polman)...
Selengkapnya...
RAPAT KERJA KOMISI I DPRD BERSAMA OPD MITRA KERJA...
POLMAN, DPRD - Komisi I DPRD Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan Rapat Kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra Kerja dalam rangka membahas Realisasi Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai perencanaan serta ketentuan yang berlaku.Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD menyampaikan paparan terkait capaian pelaksanaan program, serapan anggaran, serta berbagai hal yang menjadi perhatian selama Tahun Anggaran 2025. Selain itu, turut dipaparkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk kesinambungan pembangunan daerah.Anggota Komisi I DPRD memberikan masukan, saran, dan penekanan terhadap pentingnya efektivitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran kegiatan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rapat kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan OPD mitra kerja dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.Melalui kegiatan ini, Komisi I DPRD menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif demi mendorong optimalisasi kinerja perangkat daerah serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Polewali Mandar. (Humas SET-DPRD Polman)...
Selengkapnya...
DPRD POLEWALI MANDAR MENERIMA ASPIRASI MAHASISWA TERKAIT PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN...
POLMAN, DPRD - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Polewali Mandar menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Rabu (28/1/2026). Penyampaian aspirasi tersebut berfokus pada harapan agar fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah dapat semakin diperkuat.Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menyampaikan beberapa isu yang menjadi perhatian, antara lain pengelolaan aset daerah, perizinan usaha retail modern, aktivitas pertambangan galian C, pengawasan pengembang perumahan, serta persoalan lingkungan seperti pengelolaan sampah. Mahasiswa juga menekankan pentingnya optimalisasi pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, demi kepentingan masyarakat luas.Menanggapi aspirasi tersebut, pimpinan DPRD Polewali Mandar Fahry Fadly menyampaikan bahwa lembaga DPRD terus menjalankan peran pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki. Terkait pengelolaan aset daerah, DPRD telah meminta data dan informasi lengkap dari instansi teknis guna mendukung langkah penertiban dan penataan administrasi aset secara tepat.Sementara itu, terkait keberadaan usaha retail modern, DPRD sebelumnya telah melakukan peninjauan lapangan dan berencana memanggil pihak terkait untuk melakukan pembahasan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.DPRD Polewali Mandar menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi checks and balances terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta membuka ruang bagi masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan masukan sebagai bagian dari proses demokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. (Humas SET-DPRD Polman)...
Selengkapnya...