DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR SAMPAIKAN REKOMENDASI STRATEGIS ATAS LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025 DALAM RAPAT PARIPURNA
12 May 2026 RUANG SIDANG
- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tumbuh dari 69,88 poin menjadi 70,71 poin.
- Penurunan angka kemiskinan sebesar 1,64%, yang tercatat sebagai angka penurunan tertinggi di antara seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
- Keberhasilan menekan ketimpangan ekonomi, ditunjukkan dengan realisasi Gini Ratio sebesar 0,271, yang lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 0,320.
Kegiatan Terbaru
DPRD Gelar Rapat Paripurna Penutupan dan Pembukaan Masa Persidangan...
POLMAN, DPRD – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelenggarakan Rapat Paripurna pada Selasa, 12 Mei 2026. Agenda utama rapat kali ini adalah Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025-2026 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025-2026.Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna ini menjadi momentum penting dalam siklus kerja legislatif untuk melaporkan hasil kerja yang telah dicapai serta menyusun langkah strategis bagi agenda kedewanan di masa mendatang.Seiring dengan dibukanya Masa Persidangan Ketiga, DPRD berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Agenda kerja pada masa persidangan ini akan difokuskan pada pengawalan kebijakan pembangunan daerah agar tetap selaras dengan target tahunan yang telah ditetapkan.Pimpinan rapat menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif serta partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam memastikan setiap produk kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.Melalui pembukaan masa persidangan baru ini, diharapkan seluruh alat kelengkapan dewan dapat bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas dan wewenang konstitusional demi kemajuan daerah yang berkelanjutan. (Humas SET-DPRD Polman)...
Selengkapnya...
DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR SAMPAIKAN REKOMENDASI STRATEGIS ATAS LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025 DALAM RAPAT PARIPURNA...
POLMAN, DPRD – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar sukses menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda tunggal Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Polewali Mandar pada Selasa (12/05/2026).Rapat Paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, didampingi Wakil Bupati Andi Nursami Masdar. Turut hadir jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta seluruh pimpinan Perangkat Daerah (OPD), Direktur Rumah Sakit, dan Direktur PDAM se-Kabupaten Polewali Mandar.Dalam rilis resminya, DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan apresiasi atas sejumlah capaian indikator makro pembangunan yang diraih Pemerintah Kabupaten sepanjang tahun 2025. Beberapa poin keberhasilan yang menjadi catatan positif antara lain:Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tumbuh dari 69,88 poin menjadi 70,71 poin.Penurunan angka kemiskinan sebesar 1,64%, yang tercatat sebagai angka penurunan tertinggi di antara seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.Keberhasilan menekan ketimpangan ekonomi, ditunjukkan dengan realisasi Gini Ratio sebesar 0,271, yang lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 0,320.Penyampaian rekomendasi ini merupakan wujud implementasi pengawasan legislatif sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Rekomendasi yang diserahkan merupakan hasil pembahasan mendalam oleh Pansus DPRD selama 30 hari, mencakup penelaahan dokumen hingga rapat kerja bersama OPD terkait untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan akuntabel.Dokumen rekomendasi tersebut memuat catatan strategis dan saran konstruktif bagi pemerintah daerah, mulai dari peningkatan mutu pendidikan, kualitas layanan kesehatan, hingga optimalisasi infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi inklusif. Catatan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan maupun tahun mendatang.Menanggapi hal tersebut, Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, menegaskan bahwa seluruh masukan dari DPRD akan menjadi komitmen pemerintah untuk ditindaklanjuti. Bupati juga telah menginstruksikan para Kepala OPD agar menjadikan catatan strategis ini sebagai perhatian serius dalam menyusun rencana kerja yang lebih berkualitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Rapat Paripurna ini ditutup dengan semangat sinergitas untuk mewujudkan visi besar Kabupaten Polewali Mandar yang Sehat, Cerdas, dan Maju berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya. (Humas SET-DPRD Polman)...
Selengkapnya...
Respons Cepat Aspirasi Masyarakat, Komisi II DPRD Polman Gelar RDP Terkait Distribusi BBM...
POLMAN, DPRD – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Cipayung Plus Polewali Mandar pada Senin, 6 April 2026. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Penerimaan Aspirasi DPRD Polman.Rapat ini merupakan langkah tindak lanjut DPRD dalam mendengar langsung masukan dari organisasi pemuda dan mahasiswa terkait dinamika distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada masyarakat, khususnya bagi sektor produktif seperti nelayan dan petani.Melalui forum ini, Komisi I DPRD berupaya menghimpun data dan kendala yang ada di lapangan mengenai pengurusan surat izin konsumsi BBM bagi warga. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat mendapatkan ruang untuk didiskusikan demi mencari solusi terbaik bersama pemerintah daerah dan pihak terkait....
Selengkapnya...
DPRD Polman Gelar Rapat Kerja Pansus I Bahas Raperda Pajak dan Retribusi Daerah...
POLMAN, DPRD – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar melalui Panitia Khusus (Pansus) I menggelar Rapat Kerja pada Rabu, 1 April 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Penerimaan Aspirasi ini berfokus pada pembahasan krusial mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).Agenda utama rapat ini adalah menindaklanjuti Surat Keputusan DPRD Nomor 7 Tahun 2025 terkait pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Rapat ini dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan Pansus I dan dihadiri oleh para anggota terkait. Perubahan regulasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah serta menyesuaikan kebijakan pajak dan retribusi agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini....
Selengkapnya...